Port Moresby, (Papua Student)- Duta Besar Indonesia untuk PNG, Bom Soerjanto, memuji Pemerintah PNG yang telah memblok isu Papua Barat yang hendak di bahas dalam pertemuan Melanesian Spearhead Groups (MSG) di Vanuatu dan Pertemuan Pasific Island Forum (PIF) baru-baru ini.

Soerjanto, seperti yang dilaporkan Radio New Zealand (RNZI) pagi ini (28/8), memberikan keterangan saat acara resepsi perayaan 63 tahun kemerdekaan Indonesia. PNG pada saat pertemuan pemimpin-pemimpin negara Melanesia (MSG) di Vanuatu telah memblokade isse Papua Barat yang hendak diangkat oleh Vanuatu, agar Papua Barat sebagai negara Melanesia diberikan status peninjau dalam pertemuan itu.

Tidak sampai disitu, PNG yang sudah menjalin hubungan 'mesrah' dengan Jakarta itu , pada pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) Minggu lalu di Niuw, telah memblokade persoalan Papua Barat yang hendak diangkat. Padahal, pemerintah PNG melalu Michael Somare, sesuai hasil kesepakatan yang lalu di Tonga, mengatakan akan mengagendakan persoalan Papua Barat kemudian.

Soerjanto mengatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan PNG sudah teratur atas kesepakatan kedua negara dalam menjaga integritas wilayah kedua itu, termasuk persetujuan perbatasan PNG-RI.

Padahal, Indonesia, seperti yang dilaporkan harian The National, PNG beberapa waktu lalu, Pesawat tempur Indonesia kerap kali melewati wilayah otoritas PNG. Indonesia sudah berulang kali meminta maaf atas pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat maupun Angkatan Udara.
..............................................
http://www.kabarpapua.com

Selengkapnya......

Presiden SBY memeintahkan perundingan ulang harga penjualan gas sumur yang terletak di Teluk Bintunui, Papua. Penjualan ke China itu dinilai merugikan negara

Hidayatullah.com--Presiden menyatakan hal ini ketika DPR mempersiapkan sidang hak angket atas sejumlah kebijakan energi, termasuk kenaikan harga BBM. Keputusan untuk merundingkan kembali harga jual gas sumur Tangguh, Papua, diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat Kabinet Kamis sore.

Menurut Presiden, pemerintah memutuskan hal ini setelah mendapat laporan audit dari BPK, yang mengungkapkan potensi kerugian negara dalam kontrak penjualan ke China yang ditandatangani tahun 2002 itu.

“Sekali lagi untuk keadilan dan agar negara kita tidak dirugikan, menteri perkonomian akan menyusun tim negosiasi yang kuat, kordinasikan dengan menteri menteri tekhnis terkait dan Wapres akan memberikan supervisi atas , bikin sasaran harga yang realistik lakukan bench marking, berpedoman kontrak kontrak yang selama ini kita lakukan”

menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, formula penentuan harga dalam kontrak penjualan gas Tangguh merupakan yang paling jelek dan terparah dalam sejarah perminyakan dunia. Wapres memperkirakan potensi kerugian negara akibat kontrak itu mencapai 75 triliun rupiah.

Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani berjanji akan bergerak cepat

“Targetnya, secepatnya begitu tim itu terbentuk nanti kita akan menyusun rencana kerja. Harga ideal? Pokoknya ancar-ancarnya sesuai apa yang disampaikan Presiden dan Wapres yaitu bench-mark nya kontrak-kontrak kita sendiri di dalam negeri, kontrak kontrak terbaik di dunia kita akan kumpulkan dan itu akan dijadikan referensi.”

Kontrak gas sumur Tangguh ditandatangani pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Perundingan penjualannya dipimpin oleh Taufik Kiemas, suami Megawati. Harga jualnya dipataok pada harga minyak tertinggi 38 dollar Amerika per barel. Jika harga miyak dunia melonjak di atas itu, harga penjualan gas Tangguh tetap. Padahal kenyataannya harga minyak melewati angka 150 dollar per barel.

Wapres Jusuf Kalla menambahkan, harga kontrak penjualan gas Tangguh juga lebih rendah dari harga kontrak gas Bontang dari Kalimantan Timur dan gas Arun Aceh.

Kasus ini memunculkan aspek politiknya juga. Bekas presiden Megawati Soekarnoputeri menganggap, SBY dan Yusuf Kalla menudingkan telunjuk kepadanya. Ia menolak disalahkan. Katanya, saat kontrak itu diteken, SBY dan Yusuf Kalla bagian dari pemerintahannya juga. Bahkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral saat itu dijabat Purmomo Yusgiantoro.

Gayung bersambut. Juru bicara kepresidenan, Andy Malarangeng menukas. Katanya SBY dan Yusuf Kalla saat itu tak terkait dengan kontrak gas Tangguh. SBY saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sementara Jusuf Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sementara Purnomo Yusgiantoro yang menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral sejak zaman Megawati, lain lagi kilahnya.

“Pada waktu itu apa kita kebayang harga minyak diatas seratus dollar. Kita tanya analis, Tanya OPEC bilang rata rata sepuluh dua puluh dollar per barrel, jadi waktu itu tidak pernah terbayang. Saya mau tanya, harga minyak lima tahun lagi berapa? Contoh lain-nya, ini ada tanah, kalian waktu itu jual sepuluh perak karena tanah itu tidak laku, lalu kemudian tiba-tiba di sebelah tanah itu dibuat Disneyland, lantas apa yang menjual harus disalahkan, orang tidak pernah melihat pada waktu itu apa yang terjadi” .
...........................................
http://kabarpapua.com

Selengkapnya......

Bali (Papua Student) -Sejumlah elit Papua yang mengatasnamakan wakil legistalif dari Kabupaten Mimika, Papua menggelar Pleno pemekaran kemarin (29/8) di Hotel Hoston, Bali. Pertemuan yang dibuat atas dasar rekomendasi UGM Jokjakarta ini dijaga ketat, sehingga Mahasiswa Papua Barat yang hendak menyaksikannya pun ditolak keluar.

Seperti yang dilaporkan Ketua Front PEPERA PB Konsulat Indonesia Wilayah Bali, Ongkama Walela, pertemuan tersebut dibuat secara tertutup pada pukul 11.00 pagi. "Mereka (peserta DPRD Mimika) sengaja membungkusi agenda tersebut dengan pertemuan RAPBD tahun 2009, agar tidak dicurigai oleh Mahasiswa Papua Barat, khususnya aktivis Mahasiswa Papua" jelas Ongkama.

Saat acara berlangsung, masih menurut Ongkama, dirinya bersama kawan-kawannya hendak memantau pertemuan itu, namun saat hendak masuk, mereka tidak diijinkan. Bahkan, mereka ditanya, apakah mereka adalah dari Front PEPERA PB, AMP atau AMPTPI. Ongkama menyesalkan pertemuan itu, sebab menurutnya, Pemekaran itu sudah ditolak oleh rakyat di wilayah pegunungan tengah pada 2004 lalu. "Tahun 2004 itu sudah terjadi korban rakyat Papua Barat dalam menolak Pemekeran Propinsi Papua Tengah di Timika, apa kepentingan orang-orang itu sangat tidak jelas", pungkasnya.

"Sangat aneh, bahwa sidang DPR saja bisa memilih kota pariwisata jauh-jauh. Kenapa tidak di adakan di MIMIKA?", tambahnya. Salah satu peserta yang hadir beralasan bahwa, Mereka (Anggota DPRP Mimika) sekaligus mengadakan studi banding di Bali.

Ongkama mewakili komunitas Papua yang berada di Bali menyatakan bahwa mereka tetap menolak Pemekara dan Otsus. "kami tetap tolak pemekaran dan paket otsus!, kami tetap berpihak pada aspirasi rakyat untuk menentukan nasip sendiri", tegasnya menutupi komentar.

Seperti yang diketahui bahwa gagasan rekomendasi pemekaran itu dibuat oleh peneliti S2 PLOD UGM Jogjakarta, yang beberapa waktu lalu meneliti dan meloloskan 6 kabupaten pemekaran di wilayah pegunungan tengah Papua.
.................................................
http://www.kabarpapua.com

Selengkapnya......

MANOKWARI (Papua Student) – Tragis, sersan Mayor Bram Wariensi, oknum anggota TNI Kaimana, Papua Barat, Selasa ( 26/8), ditahan Polisi Militer setempat setelah menembak warga sipil, Sri Lestari (31). Penembakan dipicu api cemburu pelaku terhadap korban yang merupakan mantan kekasihnya. Hingga kini, korban dirawat intensif di Rumah Sakit TNI AL Sorong. Peristiwa bermula saat Lestari dan temannya La Ode Madaki (28) berbelanja di Pasar Baru Kaimana. Tiba-tiba, Bram yang berseragam tentara mencegat keduanya. Ia menyeret Lestari.Melihat penganiayaan yang dialami temannya, Madaki berusaha melerai. Namun, komandan pos di Kampung Lobo Teluk Triton ini malah mencabut pistol di sarungnya. Moncong pistol pun diarahkan ke kepala Madaki.

Madaki berusaha menepis moncong pistol dan terkena tembakan di lengan tangan kanan. Ini membuatnya tak berdaya mencegah Bram yang kembali menyeret Lestari ke belakang pasar di sekitar toilet umum. Ratusan warga yang mengetahui peristiwa ini tak berani mendekat karena pelaku bersenjata api.

Di situ, terjadi percekcokan dan pertengkaran fisik antara korban dan pelaku. Kali ini, Bram kembali tak mampu meredam emosinya dan menarik pelatuk pistol hingga timah panas menembus tubuh korban. Korban dilarikan ke Puskesmas Kaimana. Hasil visum menunjukkan korban tertembak di punggung dan melukai hati serta paru-paru. Tim medis setempat merujuk korban segera dirawat di Rumah Sakit TNI AL Sorong.

Usai penembakan, pelaku lari dan menyerahkan diri ke Polisi Militer Kaimana dan langsung ditahan di ruang tahanan setempat. Komandan Kodim 1706 Fakfak Letnan Kolonel (Inf) Asep Joko Ruchwarsito mengatakan peristiwa ini merupakan kesalahan anggotanya. "Pihak keluarga sudah kami temui dan memastikan oknum anggota kami ini dihukum setimpal perbuatannya. Pelaku telah membuat banyak pelanggaran," ujar Asep yang akan ke Kaimana untuk memproses peristiwa itu.

Dikatakan, peristiwa disebabkan cinta segitiga antara korban dan pelaku. Bram telah memiliki isteri di Kaimana. Asep menyesalkan permasalahan pribadi ini berujung pada penggunaan senjata api dan membahayakan nyawa warga sipil.

Ia mengatakan Bram belum pernah mendapatkan rapor merah selama bertugas di Kaimana. Komandan Rayon Militer (Danramil) Letnan Dua (Inf) Roby Daud mempercayai Bram untuk memegang pistol dan bertugas sebagai komandan pos di Lobo (salah satu kampung di Teluk Triton Kaimana). "Ini menunjukkan selama ini pelaku tidak pernah membuat masalah," kata Asep.

Kondisi aman

Dihubungi terpisah, Kepala Polres Kaimana Ajun Komisaris Besar Edy Swasono mengatakan kepolisian telah memediasi pertemuan tokoh masyarakat Jawa dan Krey serta tokoh adat setempat dan aparat TNI . "Kami berharap masyarakat bisa menahan diri dan tidak terprovokasi sehingga tidak terbawa ke isu Sara," ujarnya.Hingga petang kemarin, Edy mengatakan kondisi di Kaimana masih berjalan normal. Ia mengatakan kasus ini ditangani Polisi Militer Kaimana.
.............................................
http://www.papuapos.com

Selengkapnya......

Jayapura (Papua Student) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua saat ini masih menunggu izin dari Presiden untuk memeriksa Bupati Tolikara, Jhon Tabo sebagai tersangka dalam dalam dugaan korupsi saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 1999 - 2004. Direktur Reskrim Polda Papua, Kombes Pol Paulus Waterpauw, di Jayapura, Selasa mengakui, pihaknya sudah mengirim surat ke Kapolri untuk meminta persetujuan dari Presiden guna memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka karena selama ini baru sebagai saksi.

Surat permohonan itu sudah dikirim pada 19 Agustus lalu, jelas Kombes Waterpauw seraya menambahkan, dalam surat tersebut pihaknya meminta izin pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana APBD sebesar Rp 170 juta.

Kombes Waterpauw juga mengatakan, selain itu pihaknya juga meminta izin untuk memeriksa dalam dugaaan kasus penggunaan dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2003 sebesar Rp4,7 M. Khusus untuk dugaan kasus korupsi dana APBD dilingkungan DPRD Jayawijaya negara dirugikan sekitar Rp 34 M.

Kasus tersebut sudah menyeret 35 mantan anggota DPRD Jayawijaya, tiga orang diantaranya yang saat itu menjabat wakil ketua sudah diputus satu tahun penjara oleh PN Wamena.

Para mantan anggota DPRD Jayawijaya itu kasusnya dibagi dalam empat berita acara pemeriksaan (BAP) yakni satu kasus berisi tiga mantan wakil ketua, satu berkas berisi mantan delapan anggota, satu berkas berisi 21 mantan anggota dan satu berkas lainnya masih menunggu izin dari Presiden untuk memeriksa Bupati Tolikara sebagai tersangka.Tiga BAP lainnya sudah disidangkan di PN Wamena bahkan satu diantaranya sudah diputus.

Belum Tahu

Bupati Tolikara Jhon Tabo ketika dihubungi secara terpisah menegaskan pihaknya belum mengetahui kalau dirinya jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan DPRD Jayawijaya.’’Saya memang pernah dimintai keterangan sebagai saksi namun bila berubah status maka saya baru akan memenuhi panggilan polisi bila ada surat ijin dari Presiden", tegas Bupati Jhon Tabo.

Bupati Tolikara juga menegaskan kalau dirinya sudah mengembalikan dana sebesar Rp 170 juta ke kas negara. Uang tersebut sudah saya kembalikan melalui kas Pemda Jayawijaya dan buktinya sudah saya serahkan saat pemeriksaan, tegas Bupati Tolikara Jhon Tabo.

Selengkapnya......

WAMENA (papuastudent) -Sepekan setelah resmi menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI A.H Nasution, Senin (26/8) kemarin melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Jayawijaya. Ditempat ini, mantan Pangdivif 2 ini mengunjungi beberapa lokasi, diantaranya Markas Kodim 1702/Jayawijaya, Markas Yonif 756/WMS, Pos Satgaspam TNI di Napua, Walesi dan Woma.

Selain itu, Jenderal bintang dua ini juga melaksanakan kegiatan social kemanusiaan, diantara melaksanakan anjangsana ke panti asuhan pelangi dan Panti Asuhan Walesi.

Di dua tempat itu, Pangdam menyerahkan bantuan sejumlah bahan makanan (Bama), pakaian, karpet masjid Walesi dan uang. Saat ditemui Pangdam mengungkapkan, dipilihnya Wamena menjadi daerah pertama tempat pelaksanaan kunjungan kerja, karena di tempat ini, selain ada Kodim juga ada Batalyon yang memiliki wilayah cukup luas.

"Pada prinsipnya semua wilayah yang ada di Papua itu sama saja. Hanya saja yang saya dengar-dengar bahwa kalau belum ke menginjakkan kaki ke Wamena katanya belum ke Papua," ujar Pangdam kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Karena itu, mendengar perkataan itu, dirinya merasa terpanggil dan tertarik untuk segera datang ke Wamena. Sebab, dengan melihat kondisi wilayah Wamena, harapannya kondisi dan situasi Papua secara menyeluruhnya bisa dipahaminya.

Untuk itu, supaya dirinya bisa cepat tahu dan paham tentang Papua, maka upaya yang harus dilakukan adalah secepat mungkin datang ke Kota Wamena dulu. Sehingga dengan melihat Wamena, praktis dirinya bisa lebih awal memahami gambaran Papua.
Ditanya apakah ada motivasi lain, seperti halnya dari aspek keamanan, Wamena merupakan daerah Abu-abu (rawan keamaman), dengan tegas Pangdam membantahnya.

" Siapa yang bilang Wamena keamanannya tidak kondusif. Yang saya lihat warga masyarakatnya sangat tenang, bahkan warga memberikan sambutan yang sangat luar biasa setiap ada pejabat datang. Anda (Cepos) lihat sendiri kan, di sepanjang jalan mereka menyapa kami dan melambai-lambai tangan," terangnya.

Meski diakui sampai saat ini, masih ada saudara-saudara sesama anak bangsa yang sementara ini masih memiliki perbedaan ideology, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM), dirinya tetap akan berupaya untuk menghimbau mereka dengan baik dan menyadarkan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Itu semua kata bapak dua cucu itu, bisa dilakukan jika mereka itu sudah menganggap kita ini sesama saudara, dan bukan orang lain. Karena itu, dirinya menekankan kepada setiap prajurit, pentingnya mereka itu harus menjadi orang Papua.
" Saya yakin sebenarnya mereka itu tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan NKRI, tapi mereka itu hanya korban dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan pribadi dan menghasut (memprovokasi) masyarakatnya," tandasnya.

Kalau masyarakat sendiri menurut Pangdam, sangat tidak mungkin memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Sebab, hal itu bisa dilihat dengan betapa lugunya mereka, betapa ikhlas dan bersahabatnya warga masyarakat.

Seperti yang dilihat sendiri, setiap rombongan Pangdam melintasi jalan, warga masyarakat saling menyapa dan memberi salam dengan penuh keihklasan dan kerendahan. Mana ada kehidupan santuan seperti itu ditemui di Jawa, bahkan satu sama lain sudah tidak peduli.

" Namun yang kami lihat sendiri sikap persaudaraan dan keakraban antar sesama sangat tinggi. Kalau ada orang yang membuatnya tidak seperti itu, sudah pasti ada pihak-pihak tertentu yang menghasutnya hanya untuk mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan warganya," jelasnya.

Dia menambahkan, kalau ada warga masyarakat berbuat salah yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, pasti ada orang-orang tertentu yang tujuannya hanya ingin membuat kacau daerah saja. " Karena itu saya minta warga masyarakat jangan dikorbankan untuk kepentingan pribadi," pintanya

TNI Bidik Hati Rakyat

Sementara itu ketika memberikan pengarahan kepada prajurit Yonif 756/WMS,Pangdam menegaskan, di Negara ini TNI tidak memiliki musuh, yang ada adalah lawan beda pendapat. Terhadap lawan beda pendapat itu, bukan senjata yang digunakan, tapi mulut dan pendekatan-pendekatan kasih sayang yang harus dikedepankan.

" Sasaran tembak yang harus dibidik TNI adalah hati rakyat. Bagaimana prajurit bisa menarik simpati rakyat, kuncinya adalah harus memahami, menghayati dan melaksanakan 8 wajib TNI. Sebab, muara dari 8 Wajib TNI itu adalah harus berbuat yang terbaik kepada rakyat," ujarnya.

Dikatakan, sebagai prajurit yang bertugas di Papua, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah harus menjadi orang Papua. Terlepas apakah prajurit itu berasal dari suku Jawa, Batak dan Sulawesi dan sebagainya, namun jika sudah berada di Papua, harus bisa menjadi orang Papua.

Sehingga setiap ada persoalan di masyarakat, penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan budaya. Keberadaan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, harus dihormati, dijunjung dan diikuti.

"Saya minta kepada para prajurit jangan sombong, apalagi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Sebab, jika TNI ingin disayangi rakyat, maka TNI harus sayang rakyat. Jika TNI ingin dibantu rakyat, maka TNI harus dibantu rakyat," harapnya.

Dia menambahkan, benturan antara TNI dengan rakyat bisa dihindari, jika prajurit tidak pernah menyakiti hati rakyat. Karena itu, di manapun, dan kapan saja, prajurit harus selalu mewujudkan persaudaraan dan kebersamaan dengan rakyat.
..............................................
http://www.kabarpapua.com

Selengkapnya......