AYAPURA (PAPOS) -Setelah tiba di Jayapura, Minggu (22/3) lalu, menggunakan Pesawat dari Jakarta, tokoh atau pencetus Organisasi Papua Merdeka(OPM), Nicholas Jouwe, Senin (23/3) kemarin, melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Barnabas Suebu SH. Pertemuan di Gedung Negara (kediaman Gubernur Papua) dimulai sekitar pukul 10.00 WIT dan dilakukan secara tertutup, sehingga seluruh awak media baik cetak maupun elektronik, lokal, nasional dan mancanegara tidak diperkenankan masuk. Dalam pertemuan sekitar satu jam lebih itu, Nicholas Jouwe didampingi kedua anaknya Alexander Jouwe dan Nancy Leilani Jouwe, serta 2 orang pencari suaka yang telah kembali ke Indonesia, Alberth Frans Yoku dan Nikko Meset.

Dari pantauan Papua Pos, Gubernur Suebu didampingi beberapa pimpinan SKPD Pemprov dan staf ahli Gubernur, dari kaca luar terlihat pembicaraan keduanya sangat serius.

Usai pertemuan sekitar pukul 11.30 WIT, seluruh kuli tinta diperkenankan masuk mengabadikan gambar. Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH sempat memberikan sebuah kenang-kenangan kepada Nicholas Jouwe.

Kepada wartawan usai pertemuan Nicholas Jouwe mengatakan, bahwa dirinya ialah seorang pejuang dan semua orang mengetahui hal itu, tetapi Gubernur ialah seorang pelaksana.

“Gubernur lakukan tugas yang saya mimpikan, itu beda antara kami berdua. Saya sangat senang bertemu dengan Gubernur dan dia (Kaka Bas-red) ialah salah satu putera Papua yang duduk pada tempat yang benar,” ujar Jouwe.

Disampaikan, apa yang dikerjakannya dan diperjuangkan selama ini dari luar, dia (Gubernur-red) yang memperjuangkan dari dalam, dan hal itu dinilai Jouwe sangat bagus.

“Beliau lebih capek dari pada saya, sebab saya cuma kata-kata, Gubernur yang berbuat, beda antara kata dan perbuatan dan inilah bedanya. Ini artinya, apa yang diperjuangkan Youwe sudah dilaksanakan bapak Gubernur untuk membangun Papua,” tegas Nicholas Jouwe.

Disisi lain Gubernur Suebu menjelaskan, keinginan merdeka ialah untuk kesejahteraan dan sejahtera itu yang kini sedang dikerjakan pemerintah dengan melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan kampung, memperbaiki makanan dan gizi, pendidikan, kesehatan, rumah rakyat, air minum dan membangun Papua dari pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Jadi itu yang bapak (Nicholas Jouwe) katakan, saya berjuang secara politik karena isi dari kemerdekaan itu adalah pada akhirnya untuk rakyat sejahtera, pendidikan dan kesehatan baik, itu yang beliau maksudkan,” ungkap Suebu.

http://www.papuapos.com 

Selengkapnya......

JAYAPAURA (PAPOS)-Rencana aparat kepolisian dalam hal ini Polda Papua menggelar sayembara Rp. 10 juta bagi setiap warga yang berhasil menangkap satu anggota OPM di Kabupaten Puncak Jaya Papua, dinilai Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai bentuk dari ketidak profesionalisme aparat penegak hukum. Hal itu disampaikan Ketua MRP Drs, Agus Alue Alua, M.Th ketika ditemui wartawan di ruang sidang MRP, Jumat (20/3). Dikatakan, sayembara yang dilakukan oleh Polda tersebut merupakan hal yang tidak efektif bagi Polda sendiri dalam menangkap anggota OPM, bahkan Polda terkesan mengadu masyarakat dengan masyarakat. “Saya menilai tindakan seperti itu kurang efektif, cara seperti itu justru menunjukkan Polri terkesan mengadu masyarakat dengan masyarakat,” kata Agus.
 

Sayembara Rp.10 juta menurut Agus merupakan hak aparat keamanan untuk menangkap OPM, namun sayembara tersebut sangat tidak efektif, karena jika menghilangkan nyawa orang, maka merupakan pelanggaran HAM, baik itu dilakukan oleh Polri atau pihak keamanan maupun oleh masyarakat sendiri. ‘’Untuk mengejar OPM adalah tugas Polri bukan tugas dari pada masyarakat dan bagaimana pun medannya itu merupakan kewenangan dari pada Polri. Bagaimana cara mereka untuk menangkap OPM, bukan menggelar sayembara,’’ tegasnya

Justru Agus kuatir, jika sampai melibatkan masyarakat, karena tergiur nominal uang yang di janjikan sehingga nantinya akan terjadi konflik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Untuk itu, Agus menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di Tinggi Nambut agar mempersilahkan Polri untuk masuk kelingkungan setempat dan mencari sendiri anggota OPM yang dimaksud, dengan tidak membuat lingkaran merah terhadap daerah-daerah tertentu sebagai tempat persembunyian OPM.

“Saat ini untuk membedakan OPM dan masyarakat biasa sangat sulit. Jadi saya sarankan sebaiknya masyarakat mempersilahkan Polri untuk masuk dan mencari sendiri anggota OPM yang dimaksud, karena Polri biasanya lebih tau siapa dan bagaimana OPM, toh Polri dibekali dengan senjata yang lengkap. Jadi tidak perlu membuat sayembara semacam itu karena tidak efektif,” paparnya.




http://www.papuapos.com

Selengkapnya......

WAMENA (PAPOS)- Sesuai pencanangan pemberian imunisasi tetanus bagi wanita usia subur (WUS) oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya, Wempi Wetipo, S.Sos, M.Par beberapa waktu lalu di Puskesmas Distrik Asolokobal, kini giliran sekolah-sekolah di Wamena.
 
Seperti apa yang dilaksanakan di SMK Yapis Wamena, menurut salah satu petugas kesehatan, Yolanda Jumat (20/3) kemarin disela-sela pelaksanaan imunisasi menjelaskan, imunisasi ini dilakukan di tiap sekolah-sekolah mulai dari tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Jayawijaya khusus bagi wanita yang memasuki usia subur. Dikatakan, sebelum melakukan imunisasi petugas kesehatan memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada setiap siswa para siswa akan pentingnya imunisasi tetanus, agar kelak wanita usia subur (umur 15-39 tahun) tidak lagi terkena tetanus neonatorum.

Meskipun cukup paham akan pentingnya imunisasi tetanus bagi siswa-siswi, namun masih saja ada yang merasa takut akan kesehatan. Seperti apa yang dialami Siska Burney, dirinya merasa gugup begitu akan disuntik dibagian lengannya.

Kegiatan imunisasi ini akan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, dengan melibatkan tokoh agama, adat dan pemerintah setempat, selanjutnya akan dilakukan pula dibeberapa distrik dan di kampung-kampung.

http://www.papuapos.com 

Selengkapnya......

Jakarta, Kompas - Sekalipun Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sudah disahkan, ”diskriminasi positif” masih tetap diperlukan. Kebijakan afirmatif dengan memprioritaskan kelompok tertentu semata-mata hanya untuk mengurangi ketertinggalan dan ketentuan itu pun tidak boleh bersifat permanen.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan S Widjojo, di Jakarta, Rabu (12/11), menyebutkan, ketentuan afirmatif itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Papua, di mana calon gubernur dan wakil gubernur Papua mesti orang asli Papua. Sementara dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ada jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tanpa pembedaan ras dan etnis. ”UU Otsus tidak bertentangan dengan UU Penghapusan Diskriminasi,” ujar Muridan.

Menurut Muridan, ada ketentuan bersifat umum (lex generalis) dan yang khusus (lex specialis). UU Otonomi Khusus Papua merupakan aturan yang khusus dan tidak bertentangan langsung dengan konstitusi. Ketentuan tersebut merupakan bentuk ”diskriminasi positif” yang telah disepakati secara nasional.

Mantan pimpinan Panitia Khusus RUU Otonomi Khusus Papua, Ferry Mursyidan Baldan, berpendapat bahwa pengaturan dalam UU No 21/2001 bertentangan dengan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan lex specialis yang dikhususkan untuk membangun kondisi yang berimbang dengan melindungi hak orang Papua.

 

Selengkapnya......

 

Tuntut Penjabat Bupati Diganti

WAMENA - Puluhan masyarakat asal Kabupaten Nduga yang terdiri dari tokoh agama, adat, pemuda, perempuan, intelektual, mahasiswa dan masyarakat akar rumput yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Daerah Nduga (FPP-DN) menggelar aksi demo damai di depan Kantor Perwakilan Kabupaten Nduga di Wamena, Senin (23/2).

Aksi tersebut berlangsung pukul 10.00 WIT. Para pendemo selanjutnya diterima Asisten I Kabupaten Nduga, Drs Edison Gwijangge mewakili Penjabat Bupati, Drs Hans D Maniagasi, namun pendemo sempat menolak dan harus bertemu dengan penjabat bupati. Setelah upaya negosiasi akhirnya pendemo bisa menerima dan langsung menyampaikan tuntutannya.
Koordinator aksi, Otomi Gwijangge, S.Hut mengatakan, pihaknya menilai bahwa penjabat Bupati Kabupaten Nduga telah gagal dalam memimpin Kabupaten Nduga karena sejak dilantik hingga sekarang belum pernah turun ke ibukota kabupaten. Untuk itu, pihaknya mendesak kepada Mendagri dan Gubernur Papua segera mengganti penjabat bupati dan mengangkat penjabat bupati baru guna melaksanakan pembangunan di daerah itu.
Pihaknya juga mendesak Gubernur Papua untuk menurunkan tim peninjau kinerja penjabat bupati Kabupaten Nduga, mendesak KPK untuk segera mengaudit penggunaan dana hibah sebesar Rp 10 milliar dari Kabupaten Jayawijaya dan Rp 5 milliar dari Provinsi Papua. Bahkan pihaknya mengancam apabila pernyataan sikap tersebut tidak ditanggapi maka pihaknya akan bergabung ke kabupaten induk serta memboikot Pemilu 2009.
Sementara itu, Asisten I Kabupaten Nduga, Drs Edison Gwijangge menjelaskan, saat ini penjabat bupati Kabupaten Nduga sedang tidak berada di tempat, namun demikian perlu diketahui bahwa untuk pembentukan suatu kabupaten ada aturan yang mengatur demikan pula dengan pergantian seorang penjabat bupati itu ada aturannya.
Untuk itu, semua masyarakat harus bisa memahami bahwa semua proses pembangunan di Kabupaten Nduga sedang dalam proses. "Dua tugas pokok sebagai penjabat bupati sudah dilaksanakan dan hanya tinggal 2 lagi namun demikian tetap berjalan sehingga kalau masyarakat menilai bupati gagal maka hal itu salah besar,"ungkapnya.
Ditempat terpisah, Penjabat Bupati Kabupaten Nduga, Drs. Hans D Maniagasi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan tindakan demo yang dilakukan masyarakat karena hal tersebut akan mengganggu konsentrasi dalam membangun daerah itu. Menurutnya, masyarakat seharusnya datang menanyakan sejauhmana perkembangan informasi pembangunan yang sudah dilakukan sehingga pihaknya akan menjelaskan dengan baik.
Bupati menjelaskan, untuk poin-poin tuntutan yang disampaikan terkait pihaknya dikatakan gagal dalam mempersiapkan infrastruktur adalah hal yang belum dipahami oleh masyarakat. Karena saat ini pihaknya sudah mempunyai perencanaan yang sudah dijalankan namun terkendala dengan kondisi belum adanya akses masuk ke dalam sehingga semua kegiatan mobilisasi sampai sekarang masih sulit. Namun demikian, pihaknya sedang menunggu pesawat yang memobilisasi ke daerah Mamberamo Tengah dan akan melayani Kabupaten Nduga.
Untuk dana hibah yang diberikan Provinsi Papua dan Kabupaten Induk (Jayawijaya), jelasnya, yang diterima sebesar Rp 11,5 miliar dan Rp 1 milliar dari kabupaten induk sudah terpakai untuk pesta pelantikan dan peresmian sedangkan dari provinsi hanya memberikan Rp 2,5 miliar dari Rp 5 milliar dan dana tersebut dimasukkan dalam pendapatan untuk anggaran 2009. Dari Rp 11,5 miliar itu hampir 30 persen dipersiapkan untuk proses perencanaan pembangunan baik itu kantor dan pembangunan lainnya yang sudah ditenderkan dengan pihak ketiga.

http://cenderawasihpos.com

Selengkapnya......

Jakarta, Pemerintah Indonesia mesti mengevaluasi total penerapan Otonomi Khusus (Otsus) Papua karena terkesan tidak bermanfaat apapun, kecuali munculnya kawanan koruptor lokal dan konflik horisontal.

Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak-hak Azasi Indonesia (PBHI), Syamsuddin Radjab mengatakan, yang merupakan salah satu kesimpulan sebuah diskusi publik tentang masa depan Papua pasca 'International Parliamentarians for West Papua (IPWP), Selasa (11/11) lalu.

Catatan "Kesimpulan lainnya dari diskusi publik itu, ialah, IPWP hendaknya direspons secara positif sebagai bagian dari ketidakadilan Pemerintah Indonesia terhadap komunitas Papua yang selama ini hanya sebagai korban dan tempat eksploitasi dari pelaku pelanggar HAM serta sumberdaya alam (SDA)," tegasnya Kamis (13/11) kemarin.

Diskusi Publik tentang Masa Depan Papua Pasca 'International Parliamentarians for West Papua (IPWP) itu, menurutnya, menampilkan sejumlah pembicara seperti Dr J Kristiadi (CSIS), Andreas Harsono (wartawan), Dr Muridan (LIPI), Ida (DPR RI), Doli Kurnia (DPP KNPI) dan Ketua PBHI sendiri.

"Poin ketiga yang disorot dan jadi kesimpulan umum diskusi publik itu, menyangkut penyelesaian total dan adil atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, demi kebenaran dan keadilan bagi korban HAM," katanya.

Kembali ke soal penerapan otonomi khusus (Otsus), ia mengungkapkan, setelah berlangsung selang delapan tahun dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp26 Triliun, sepertinya tak banyak manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Yang terjadi malahan munculnya kawanan koruptor lokal itu tadi, dan terus memicu konflik horisontal," ungkap Syamsuddin Radjab yang menambahkan, sangat mendesak penerapan Otsus Papua itu dievaluasi total.

http://www.papuapos.com

Selengkapnya......